LENSASULTRA.COM-Dalam upaya memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Kabupaten Konawe melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyediaan dan pemanfaatan komoditas pertanian dan perikanan.
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., bersama Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., di Unaaha, Kabupaten Konawe, Rabu (24/6/2026).
Kerja sama antardaerah ini menjadi langkah konkret kedua pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis, serta mengendalikan laju inflasi melalui penguatan rantai pasok sektor pertanian dan perikanan.
Melalui nota kesepahaman tersebut, Buton Selatan dan Konawe berkomitmen membangun sinergi dalam penyediaan pasokan pangan, pertukaran informasi ketersediaan komoditas, serta penguatan distribusi antarwilayah guna menjaga keterjangkauan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Kerja sama ini menjadi langkah nyata Pemkab Buton Selatan dalam membangun kolaborasi antardaerah guna memastikan ketersediaan komoditas strategis, khususnya sektor pertanian dan perikanan yang selama ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan, Syamrizal S., SH, menjelaskan bahwa nota kesepahaman tersebut menjadi landasan kerja sama kedua daerah dalam memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
“Melalui kesepakatan ini, kedua pemerintah daerah berkomitmen membangun mekanisme kerja sama yang saling menguntungkan, khususnya dalam menjamin ketersediaan pasokan komoditas strategis dan menjaga stabilitas harga di daerah,” ujar Syamrizal.
Menurutnya, kedua pemerintah daerah sepakat memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengendalian harga komoditas, pertukaran informasi terkait ketersediaan stok dan perkembangan harga, serta peningkatan akses distribusi komoditas pangan antarwilayah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Selain itu, kerja sama juga mencakup pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi melalui komunikasi yang efektif kepada masyarakat, sehingga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Syamrizal menambahkan, kesepakatan bersama tersebut akan ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana kerja dan perjanjian kerja sama teknis yang melibatkan perangkat daerah terkait. Dalam pelaksanaannya, kedua daerah juga dapat menggandeng BUMD, koperasi, maupun pelaku usaha untuk mendukung kelancaran distribusi dan ketersediaan komoditas.
Untuk memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan efektif, kedua pemerintah daerah sepakat melakukan monitoring secara berkala setiap triwulan serta evaluasi tahunan guna mengukur tingkat keberhasilan program, stabilitas pasokan dan harga, serta dampaknya terhadap pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
Bagi Kabupaten Buton Selatan, kemitraan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pasokan yang lebih terjamin dan distribusi yang semakin terintegrasi, upaya pengendalian inflasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.(*)
