LENSASULTRA.COM-Bupati Kolaka, H. Amri, S.STP., M.Si., menyampaikan Penjelasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka. Penyampaian dokumen tersebut menjadi tahapan strategis dalam penyusunan APBD 2027 sebagai arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Jumat, (31/07)
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen tersebut menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027.
Bupati menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi jembatan implementasi visi dan misi pembangunan Kabupaten Kolaka sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025–2029. Seluruh program yang dirancang diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, proporsional, dan berkelanjutan.
Mengacu pada RKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2027, tema pembangunan daerah yang diusung adalah “Pembangunan dan Kesejahteraan yang Semakin Merata Berbasis Pelayanan Dasar Berkualitas, Ekonomi Inklusif dan Tata Kelola yang Bersih.”
Sejalan dengan tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka menetapkan sembilan prioritas pembangunan daerah, yaitu:
* Penguatan agama dan budaya;
* Peningkatan tata kelola pemerintahan;
* Pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan;
* Penguatan struktur ekonomi kerakyatan;
* Peningkatan konektivitas dan infrastruktur;
* Perluasan kesempatan kerja;
* Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penataan kawasan perkotaan;
* Pemberdayaan pemuda dan olahraga; serta
* Pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Pemerintah Kabupaten Kolaka juga memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara guna memperkuat sinergi pembangunan secara terpadu.
Dalam dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, asumsi makro daerah yang digunakan antara lain pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sekitar 7 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,41 poin, tingkat kemiskinan sekitar 10 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,1 persen, Gini Ratio sebesar 0,252, PDRB per kapita sebesar Rp162,54 juta, serta target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 33,36 persen.
Sementara itu, pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.411.518.151.214 atau meningkat sekitar 10,93 persen dibandingkan target APBD Tahun 2026. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp359,72 miliar, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,051 triliun.
Di sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Kolaka mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp1.419.518.151.214 atau meningkat sekitar 11,21 persen dibandingkan APBD Tahun 2026. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,091 triliun, belanja modal Rp157,56 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp165,65 miliar.
Menutup penyampaiannya, Bupati Kolaka mengajak DPRD, seluruh pemangku kepentingan, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan daerah.
“Melalui semangat kolaborasi dan komitmen bersama, kami optimistis seluruh kebijakan yang ditempuh mampu mempercepat terwujudnya visi Kabupaten Kolaka, yaitu Terwujudnya Kabupaten Kolaka yang Berkeadilan, Maju, dan Unggul.” tegasnya
Bupati juga berharap pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Kolaka.(*)
