LENSASULTRA.Com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) menyelenggarakan rapat kerja komisi II bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Topik utama peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
. Salah satu pajak Kendaraan Dinas roda dua dan empat di Kabupaten Buton Utara ratusan nunggak pajak.
Turut hadir dalam rapat kerja, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang La Ode Husima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asri Adam, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Junaidin, Kepala Dinas Perhubungan Buton Utara Alwin, dan Kepala Dinas Pertanian Martin.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara, Abdul Mustarif Saleh mengungkapkan, rapat kerja awal tahun untuk menyalaraskan program kerja dan saling kenal pejabat eselon II baru dilantik.
“Salah satu topik pembahasan terkait, surat masuk dari Samsat Buton Utara ratusan kendaraan dinas aset pemerintah kabupaten buton Utara menunggak pajak atau belum bayar pajak. Ini persoalan harus dituntaskan, karena pembayaran pajak kendaraan menopang pendapatan asli daerah,” ujar Abdul Mustarif Saleh, 27 Januari 2026
DPRD Buton Utara bakal terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan yang berjalan sesuai target perencanaan. Salah satu fokusnya adalah peningkatan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB)
“Ditengah efisiensi anggaran. DPRD Buton Utara memberikan perhatian khusus terhadap potensi PAD, yang sejatinya bisa lebih maksimal dikelola. Untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak,” tambahnya.
Pemerintah daerah harus melakukan pemetaan terkait dengan titik-titik potensial untuk pengelolaan lahan parkir demi peningkatan PAD. “Pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait potensi retribusi lahan parkir,” ujarnya.
Dalam memaksimalkan potensi retribusi parkir, Jhon Kenedi menekankan, Dishub PPU harus melengkapi sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan lahan parkir.
Politisi Partai Golkar itu memberikan, apresiasi kinerja Dinas Perhubungan mulai menerapakan pemungutan retribusi jasa parkir di Pasa Mina-Minanga.
Sementara itu, Anggota Komisi II, Endri mengungkapkan, persoalan aset harus ada invetarisir secara berkesinambungan untuk melaksanakan pengecekan sekaligus inventarisasi kendaraan dinas roda dua dan roda empat untuk memastikan fasilitas pemerintah layak pakai.
“Untuk Organisasi perangat daerah giat pengecekan merupakan agenda rutin harus dilakukan memastikan kendaraan dinas terawat dan tertib administrasi. Pengecekan dan inventarisasi adalah upaya penertiban administrasi serta memastikan seluruh kendaraan dinas inventaris kondisi layak pakai, tidak layak pakai dan sudah harus dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Endri
Menurut Politisi Partai Amanat Nasional ini pengecekan meliputi pemeriksaan kondisi fisik kendaraan, mulai dari mesin, bodi, termasuk kelengkapan pendukung lainnya. Selain itu, petugas juga melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, seperti STNK dan kesesuaian data kendaraan dengan daftar inventaris aset milik seluruh organisasi perangkat daerah.
“Agenda rutin pengecekan dan inventarisasi ini untuk memastikan kendaraan dinas terawat dan tertib administrasi termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan sesuai dengan data inventaris,” ungkapnya
Dikatakan, melalui pengecekan berkala diharapkan seluruh kendaraan dinas baik roda dua maupun empat dapat digunakan secara optimal dan aman dalam mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.
“Pemeriksaan kami lakukan bertahap berkoordinasi petugas urusan rumah tangga dan pengelolaan aset. Jika kendaraan layak dan administrasi tertib maka operasional sekretariat dewan lancar,” tuturnya.
inventarisasi adalah wujud komitmen sekretariat DPRD mewujudkan tata kelola aset daerah tertib, transparan, dan akuntabel, serta mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kelembagaan. (Adv)
