LENSASULTRA.COM-Rumah tak layak huni masyarakat pesisir di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih sangat banyak. Untuk pembenahannya, membutuhkan peran segala stakholer. Kabarnya, baik telah ada. Gubernur Sultra, Andi Sumarunhka menjanjikan 1.000 Rumah Tak Layak Huni nelayan tahun ini bakal dibenahi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara bakal turut andil bejuang agar pembenahan rumah tak layak huni masuk daerah berjuluk Lipu Tinadeakono Sara itu.
Pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih. Melalui program ini, pemerintah berharap kualitas hidup nelayan dapat meningkat, baik dari sisi tempat tinggal, kesehatan keluarga, maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.
“Saya akan segera konsultasi dengan Bupati Buton Utara secara kelembagaan. Dan sesama partai Gerindra untuk menghadap Gubernur Sultra mengajukan dokumen persyaratan agar Buton Utara mendapatkan jatah pembangunan rumah mereka,” ujar Samsul Wiridin saat ditemui di Kantor DPRD Buton Utara, Rabu 27 Januari 2026.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, gelontoran anggaran untuk pembangunan rumah nelayan cukup besar berdasarkan informasi satu unit rumah tak layak huni dibenahi dengan duit Rp 50 juta.
“Program ini harus jemput bola ke provinsi,” ucapnya.
Eks Kepala Desa Eensumala Kecamatan Bonegunu itu mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara menyiapkan pembangunan 1.000 unit rumah layak huni yang diperuntukkan bagi masyarakat di kawasan pesisir pada tahun 2026. Program ini menjadi salah satu fokus Pemprov Sultra dalam memperbaiki kualitas permukiman warga pesisir.
Program tersebut telah berjalan sejak 2025. Pada tahap awal, sebanyak 200 unit rumah telah direalisasikan dan akan terus dilanjutkan secara bertahap sampai target 1.000 unit tercapai pada 2026.
Pembangunan rumah pesisir ini akan disinergikan dengan program kampung nelayan yang digagas pemerintah pusat. Dalam skema kolaborasi tersebut, pemerintah provinsi mengambil peran pada penyediaan serta perbaikan infrastruktur kawasan, sementara penguatan sektor ekonomi nelayan menjadi fokus pemerintah pusat.
Menurutnya,, keberadaan kampung nelayan lebih menitikberatkan pada aktivitas usaha masyarakat pesisir. Sementara itu, dukungan infrastruktur akan diperkuat oleh pemerintah daerah agar roda perekonomian warga pesisir bergerak seiring pembangunan kawasan.
“Kita berharap nanti mereka-mereka yang berada di wilayah pesisir itu akan kelihatan ekonominya bergerak, karena ada pembangunan kampung nelayan yang dimotori pemerintah pusat,” ujarnya.
Samsul Wiridin berharap, Gubernur akan melakukan penentuan lokasi secara selektif sebelum pembangunan dilaksanakan. Buton Utara mendapatkan jatah. Kawasan pesisir yang masih menghadapi persoalan sosial, seperti kondisi rumah tidak layak huni dan tingkat stunting yang relatif tinggi, menjadi prioritas utama.
Selain pembangunan rumah, pemerintah provinsi turut menyiapkan peningkatan infrastruktur pendukung untuk menunjang aktivitas nelayan di kawasan pesisir. Program ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Pemprov Sultra terhadap agenda nasional pembangunan satu juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. (Adv)
