Bawaslu Sultra Diminta Awasi Netraitas PNS di Pilkada 2018

Puskesmas Wua Wua Kendari jadi Lokasi Kaji Banding Dua Puskesmas Mubar
Ali Akbar : Banjir Kendari Jangan Dipolitisir
IKAF dan Mahasiswa Farmasi Beri Dukungan Apoteker Yang Jadi Tersangka

Oma Irama

Lensasultra.com, KENDARI –┬áJaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengingatkan, agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sultra mengawasi pergerakan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Hal tersebut disampaikan langsung oleh koordinator JPPR Sultra, Oma Irama, Kamis (11/01/2018).

“Bawaslu harus pemperketat pengawasan, khususnya PNS. Panwas Bukan hanya pemilihan Gubernur. Tapi pemilihan Bupati dan Wali Kota harus ketat melalui Panwaslu di Kabupaten dan kota,” ungkapnya.

Pengawasan ketat tersebut, lanjutnya, sangat penting untuk mencapai kualitas proses dan hasil Pilkada sesuai harapan masyarakat. PNS sangat berpotensi melakukan mobilisasi politik untuk memenangkan salah satu calon.

“Jika PNS memihak, besar maka proses politik tidak lagi bersih dan merusak tatanan demokrasi kita,” katanya.

Sebagai lembaga pemantau, saat ini JPPR Sultra sementara melakukan rekrutmen relawan untuk memaksimalkan pemantauan. Sejumlah titik yang dianggap rawan dan harus dipantau seperti Kota Kendari, Kota Baubau, Muna dan Kolaka.

“Tim relawan akan dibekali dengan beberap referensi tentang pelanggarahan tahapan, keterlibatan PNS dan masalah politik uang. Setelah itu kami akan sebar di beberapa kabupaten untuk bekerja sesua dengan amanah UU,” tutupnya.

Penulis : Tim Lensasultra.com
Editor : Lin

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0