Narasumber Dialog (foto : Afdal)

LENSASULTRA.COM, Kendari – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Muballigh Sulawesi Tenggara (IMSULTRA) mengadakan kegiatan silaturahim bersama dengan mengangkat tema “Menyamakan Persepsi Ulama, Muballigh, Pengurus Masjid dan Imam Masjid untuk Mewujudkan Dakwah yang Menyejukkan Umat”. Kegiatan ini dihadiri oleh Abdurrahman Saleh (Ketua DPRD Sultra), Drs. KH. Mursidin (Ketua MUI Sultra), Drs. KH. Muslim (Ketua Ikatan Muballigh Sultra), KH. Ryha Mady (Ketua FKPT Sultra), Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M. Ag (Ketua II Ikatan Muballigh Sultra/Wakil Rektor III IAIN Kendari) dan Hasbi A. Saing, M.Si (Ketua Umum BAZNAZ Sultra) Serta para Ulama, Muballigh, Pengurus Masjid dan Imam Masjid sekitar 200 orang. Kegiatan yang diadakan di Aula Pondok Pesantren Ummushabri Kota Kendari, diagendakan mulai pukul 09.00 – 16.00 WITA tadi (10/5/2017). Kegiatan dimulai dari Pembukaan, Pembacaan Ayat Suci Al-Quran, Kata Sambutan Ketua DPRD Sultra, Sambutan Gubernur Sultra sekaligus membuka acara silaturrahim, Penyampaian materi hingga Penutup.

Drs. KH. Mursidin (Ketua MUI Sultra) mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menunjukkan suatu aliran agama dikatakan menyempal, salah satunya yaitu mengkafirkan aliran agama lain. Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M. Ag (Ketua II Ikatan Muballigh Sultra/Wakil Rektor III IAIN Kendari) melanjutkan bahwa, problematika dakwah dimulai dari pergeseran nilai masyarakat dan sosial budaya, sedangkan problematika muballigh berasal dari sektor internal dan eksternal. Selain itu, kegiatan dakwah saat ini mulai dihalang-halangi oleh pemerintah yang lebih menganut pada sistem sekularisme dalam materinya tentang Problematika Dakwah dan Muballigh.

Dalam forum ini juga dibahas mengenai pengaruh radikalisme dan terorisme di Sulawesi Tenggara (Sultra). Materi ini dijadwalkan dibawakan oleh Kabinda Sultra Brigjend TNI, H. Andi Sumangerukka, SIP., namun karena berhalangan hadir maka di wakilkan. Dalam pembahasannya ditegaskan bahwa akar permasalahan terorisme dan radikalisme yang ada di Indonesia karena masuknya faham komunisme dan faham yang bertopengkan agama. Pembahasan ini juga sempat memicu perhatian peserta, mengingat adanya pernyataan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah. Namun, pembicara enggan terlalu banyak berkomentar mengingat pembubaran HTI masih dalam proses hukum.

“Kita tunggu saja bagaimana nanti keputusan MA, karena mereka yang memiliki kewenangan penuh untuk membubarkan ormas ini, kami hanya memberikan informasi-informasi penting yang kami dapat dari pihak TNI-Polri dan masyarakat kepada pemerintah”. Tutur pemateri dari pihak Binda Sultra (10/5/2017).

Pemateri juga menjelaskan bahwa Ideologi radikal di Indonesia terdiri dari dua yaitu radikal kanan atau keagamaan dan radikal kiri atau komunisme. NKRI tidak melarang kegiatan dakwah, namun melarang penyebaran ideologi radikal. Pola pergerakan radikal kanan hampir sama dengan radikal kiri, yaitu bersifat hard (perjuangan bersenjata) dan soft yaitu melalui pembinaan atau pengkaderan, interaksi dengan masyarakat, hingga pengambilalihan kekuasaan. Pendakwah dan perempuan telah dimanfaatkan oleh kelompok teror dalam menyebarkan ideologi. Sultra memiliki sejarah sebagai basis Kahar Muzakkar yang merupakan tokok Daulah Islamiyah/Negara Islam Indonesia (DI/NII) yang sempat melakukan pemberontakan terhadap Indonesia dan juga Sultra berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah (Sulteng) yang berpotensi menjadi daerah pengembang faham radikalisme dan terorisme yang tentunya berdampak pada keutuhan NKRI.

Kegiatan kemudian ditutup dengan tertib dan hikmat oleh Hasbi A. Saing, M.Si Sultra pada pukul 15.00 karena mengingat waktu sholat dzuhur dan peserta yang mulai meminta untuk menjalankan sholat. Sebelum ditutup, Hasbi A. Saing, M.Si penegasan bahwa Pancasila dan NKRI harus di jaga bersama dan segala kelompok-kelompok yang mengajarkan kebencian sehingga dapat mengganggu kerunukan antar umat beragama harus juga dilawan bersama.*AFF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here